Bakaco – LBH/PHBI: Rapor Kapolda Merah

Kekerasan oleh Polisi Meningkat di 2011

Padang Ekspres • Senin, 09/01/2012

Padang, Padek–Reformasi Polri di Sumbar belum berjalan dengan baik. Dari evaluasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Sumbar selama 2011, polisi cenderung bertindak represif. Dalam menegakkan hukum, polisi dinilai belum berpihak kepada masyarakat. Oleh karena itu, LBH dan PBHI memberi rapor merah pada kinerja aparat berbaju cokelat ini.
Beberapa kasus yang menjadi catatan hitam polisi adalah kekerasan terhadap masyarakat Maligi, Pasaman Barat, yang menuntut hak atas lahan plasma, pemukulan terhadap pelajar yang melanggar peraturan lalu lintas di Sawahlunto, dan dugaan kekerasan yang menyebabkan meninggalnya dua tahanan kakak dan adik di Polsek Sijunjung baru-baru ini.
Direktur LBH Padang Vino Oktavia mengungkapkan masyarakat Sumbar masih dibayang-bayangi rasa cemas. Pasalnya, kata dia, penegak hukum belum berpihak pada masyarakat tetapi cenderung membela kepentingan pengusaha dan penguasa.
Selama 2011, LBH juga mencatat ada sejumlah kasus kekerasan aparat kepolisian terhadap masyarakat yang proses hukumnya macet.
“Kalau saya lihat, reformasi polri tidak berjalan dengan baik di Sumbar.
Kasus kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap masyarakat terus bertambah. Kalau memang aparat kepolisian serius untuk menegakkan hokum, tentu seluruh kasus diproses secara jelas, dan tidak ada diskriminasi atau tebang pilih,” ujar Vino, ketika wawancara khusus dengan Padang Ekspres, kemarin (8/1).
Menurut Vino, Kapolda Sumbar sebagai pemegang tongkat komando tertinggi di Sumbar, jangan berusaha menutupi kesalahan jajarannya yang diduga telah bertindak anarkistis tersebut. Sebab, lanjut diam, kalau hal itu terus dibiarkan, polisi bisa dikatakan sebagai institusi kekerasan.
“Ke depan masyarakat tidak akan percaya pada polisi. Kalau ini terjadi,  masyarakat bisa melakukan perlawanan,” ujar alumni Fakultas Hukum Unand ini.
Menurut Vino, banyak kasus besar terjadi selama 2011. Ini, kata dia, menandakan Kapolda Sumbar saat ini, tidak siap memimpin penegakan hukum di Sumbar. “Kapolda  tidak siap melakukan reformasi Polri di Sumbar. Untuk itu, kami meminta Kapolri mengganti Kapolda Sumbar, walaupun ia terbilang baru memimpin penegakan hukum di sumbar,” tegasnya.
Dalam kasus yang melibatkan polisi dan masyarakat, memang ada polisi yang ditindak. Tapi kebanyakan yang harus menanggung beban hukum, adalah masyarakat. “Ada juga polisi yang tidak terkena proses hukum yang jelas,” ulasnya.
Terpisah, Sekretaris PBHI Sumbar, Sanan Sahuri Siregar menilai, peran Polri di Sumbar belum diikuti oleh sikap profesionalisme menyeluruh. Kemandirian polisi dalam penegakan hukum sampai sekarang masih menjadi persoalan besar.
“Akibat belum adanya profesionalisme, berdampak dan menjadi pemicu kericuhan masyarakat di berbagai daerah. Saat ini masyarakat melihat dan menilai polisi cenderung represif, dan sama sekali tidak berpihak pada masyarakat,” ungkapnya.
Menurut Sanan, polisi punya peran strategis dalam mengendalikan masyarakat. Namun, sejumlah anggota polisi justru melakukan tindakan menyimpang dari hukum.  “Kapolda Sumbar tidak siap, dan layak mendapatkan rapor merah. Perilaku menyimpang jajarannya itu pernah terjadi beberapa kali di satu daerah, namun tidak pernah terselesaikan selama ini,” kata Sanan.
Masyarakat, lanjut Sanan, juga menyorot terjadinya diskriminasi penegakan hukum oleh polisi. Ia menunjuk kasus pertambangan di Solok Selatan, Sijunjung, dan Dharmasraya. Banyak masyarakat yang ditindak. “Aparat yang terlibat tak ditegur atau disangsi. Padahal semua tahu aparat tersebut ikut bermain tambang ilegal,” ujar Sanan.
PBHI Sumbar mencatat peningkatan kasus pelanggaran HAM oleh polisi selama 2011. Selama 2009, 2010, dan 2011, polisi selalu menjadi pihak yang terbanyak melakukan pelanggaran HAM di Sumbar. “Dibanding Satpol PP dan TNI, polisi yang terbanyak,” kata Sanan.
Bagaimana tanggapan polisi terhadap penilaian buruk oleh LBH dan PBHI Sumbar? Kabid Humas Polda Sumbar AKBP Mainar yang menjadi juru bicara Kapolda, hingga tadi malam tak bisa hubungi. Puluhan kali koran ini menelepon ke telepon selulernya, namun tak diangkat. Pesan singkat (SMS) yang dikirim ke telepon seluler bernada aktif tersebut juga belum dibalas.
Berbanding Lurus
Catatan LBH dan PBHI tentang kekerasaan oleh aparat, berbanding lurus dengan kasus criminal yang terjadi selama 2010. Data Kepolisian selama 2011 menyebutkan, kasus kriminalitas meningkat 10 persen dibanding tahun 2010. Totalnya ada 5.780 kasus kriminal, yang terdiri dari kasus pencurian dengan pemberatan (1.756 kasus), curanmor (850 kasus), penipuan (809 kasus), pemerkosaan (68 kasus), dan pembunuhan (16 kasus).
Selain kasus kriminal, kasus kecelakaan dan pelanggaran di jalan raya pun masih menakutkan. Selama 2011, terjadi 2.069 kasus, dengan 643 orang meninggal dunia. Kerugian harta benda diperkirakan mencapai Rp 6 miliar.
Siapa yang paling banyak melanggar peraturan lalu lintas? Di urutan pertama adalah PNS dengan 1.943 kasus, disusul pelajar dan mahasiswa 554 kasus. Kasus kecelakaan paling banyak terjadi di Padang. (tim padek)
[ Red/Redaksi_ILS ]
Iklan

Tentang syamkoto

kelahiran Bukittinggi . Selepas SMA II C negeri , melanjutkan ke FHPM Unpad Bandung, tahun 1964. Kemudian jadi jurnalis pada harian Jurnal Ekuin - Jakarta. Tahun 1986 pindah ke harian Media Indonesia.
Pos ini dipublikasikan di hukum, kekerasan, polisi. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s